Peluncuran UU No. 10 dan 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Konvensi Roterdam dan Nagoya sambut Hari KEHATI 2013

alt


Peringatan Hari Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 2013 Dan Peluncuran UU No. 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Konvensi Roterdam dan UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya
Jakarta, 22 Mei 2013 – 
Hari ini Indonesia bersama negara-negara lain di dunia memperingati Hari Keanekaragaman Hayati (KEHATI). Tanggal 22 Mei ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai Hari Keanekaragaman Hayati (Hari Kehati) Sedunia yang menandai waktu diselesaikannya naskah final Convention on Biological Diversity (CBD) atau Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati pada 22 Mei 1992. Tema Hari Kehati tahun 2013 ini adalah Keanekaragaman Hayati dan Air. Pemilihan tema ini sejalan dengan penetapan tahun 2013 sebagai International Year of Water Cooperation oleh PBB. Pesan utama dari tema ini adalah bahwa keanekaragaman hayati merupakan solusi untuk mencapai ketersediaan air bersih yang berkelanjutan bagi kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup di bumi ini.

Dalam rangka Hari Kehati 2013, Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Talkshow “Peluang dan Tantangan Protokol Nagoya bagi Indonesia” . Talkshow ini bertujuan untuk mensosialisasikan Protokol Nagoya kepada seluruh pemangku kepentingan serta berdiskusi untuk menggali pemikiran-pemikiran yang konstruktif tentang langkah-langkah yang harus segera dilaksanakan agar implementasi Protokol Nagoya. Narasumber pada talkshow ini Prof. Emil Salim, Prof. Endang Sukarna, dan Ir. Ida Ayu Rusmarini, serta dihadiri peserta dari Kementerian/Lembaga terkait, akademisi, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha.

Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, dalam sambutannya mengatakan, “Hari Keanekaragaman Hayati harus menjadi momentum untuk menyatukan lan gkah menuju pen gelolaan Keanekaragaman Hayati yang lebih baik. Lan gkah ini dapat mengurangi ancaman kemerosotan keanekaragaman hayati sebagai tantangan dan melihat potensi kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia sebagai peluang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia”.

Pada bulan ini tepatnya tangga l 8 Mei 2013 Indonesia sebagai negara mega-biodiversity telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap konservasi dan pembangunan berkelanjutan, karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ratifikasi Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul Dari Pemanfaatannya. Saat ini telah ada 16 (enam belas) negara yang telah meratifikasi Protokol Nagoya selain Indonesia. “Kami juga in gin menyampaikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup telah membentuk kelompok kerja untuk menjalankan mandat Protokol Nagoya. Dengan demikian kami men gharapkan kebijakan ini dapat diintegrasikan ke dalam pembangunan nasionalpasca 2014”, jelas Menteri Lingkungan Hidup .

Kementerian Lingkungan Hidup telah menyiapkan beberapa konsep sebagai instrumen pendukung untuk implementasi Protokol Nagoya, yaitu a) Strategi Nasional Implementasi Protokol Nagoya, b) Kelembagaan (KLH selaku National Focal Point,Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan National Competent Authorities, LIPI selaku Scientific Authority , Balai Kliring dan checkpoint), c) Pedoman Pemberitahuan Atas Informasi Awal (Prior Informed Consent) dan Kesepakatan Bersama (Mutually Agreed Terms) serta Prosedur Akses. Elemen-elemen yang tercantum dalam konsep tersebut merupakan bagian inti yang akan masuk dalam pengaturan pada RUU Pengelolaan Sumber Daya Genetik (PSDG) yang menjadi Hak Inisiatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sedang dalam proses penyusunan.

Pada tanggal 8 Mei 2013 pula, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Konvensi Roterdam tentang Prosedur Persetuju an atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional. Penerbitan UU ini merupakan langkah awal menuju keanggotaan Indonesia sebagai negara Pihak pada Konvensi Rotterdam. Indonesia telah menandatang ani Konvensi Rotterdam pada tanggal 11 September 1998. Jadi, dalam kurun waktu hampir lima belas tahun, Indonesia akhirnya meratifikasi Konvensi Rotterdam mengikuti 152 negara lain yang telah meratifikasinya, dan menjadi negara Pihak dari Konvensi ini.

Secara umum pengaturan di dalam Konvensi Rotterdam mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan upaya tanggung jawab bersama dan kerja sama antar-negara dalam perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu melalui pertukaran informasi dan proses pen gambilan keputusan ekspor dan impor. Adapun sistem registrasi impor bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu telah dilaksanakan secara terintegrasi melalui Sistem Online Indonesia National Single Window” (INSW) di Kementerian Lingkungan Hidup. Dengan demikian, Pengesahan Konvensi Rotterdam secara teknis dan ekonomis mendukung berjalannya dunia industri khususnya dalam praktik ekspor-impor bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu.

Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup mengatakan, “Penerbitan Undang-Undang No. 10 Tahun 2013 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 merupakan refleksi dari politik bebas aktif Indonesia serta bukti nyata keseriusan dan ketegasan posisi Indonesia dalam menggalang kerja sama global untuk pen gawasan perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu serta pen gelolaan sumber daya genetikÓDengan keberadaan dua Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat Indonesia

sumber : Kementerian Lingkungan Hidup RI

Add comment


Security code
Refresh

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday985
mod_vvisit_counterYesterday836
mod_vvisit_counterThis week3463
mod_vvisit_counterAll days932430

We have: 5 guests, 2 bots online
Today: Apr 16, 2014